Hak Kesehatan di Daerah Pedalaman

 

“Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjaminnya kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!”

Itu adalah salah satu dari lima visi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk Pembangunan Indonesia Periode 2019-2024.

Benar yang disampaikan oleh Presiden bahwasanya kesehatan ibu hamil merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kualitas kesehatan suatu negara selain parameter lain seperti Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan. Penjabaran visi tersebut sebetulnya adalah penanda bagaimana kualitas kesehatan di Indonesia masih harus mendapat perhatian ekstra.Dilansir dari Kompasiana.com, Hasil pengukuran Indeks Kesehatan Global (Global Health Index) menunjukkan Indonesia menempati urutan ke 101 dari 149 negara dalam indeks tahun 2017 didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastuktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan wabah atau penyakit. Jika kita memfokuskan pada angka kesehatan ibu hamil, maka informasi yang kita dapatkan dari data World Bank adalah Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yaitu 177 per 100.000 kelahiran dan ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030 yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Belum lagi jika kita berbicara parameter-parameter kesehatan lainnya yang juga tidak bisa diabaikan.  Angka yang disampaikan bukan hanya sekedar angka belaka tetapi merupakan suatu bukti nyata bagaimana negara harus mengadakan perbaikan terus menerus di bidang kesehatan agar visi pembangunan SDM bisa benar-benar terwujud.

Warga Negara Sehat, Negara Sejahtera

Sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara dan merupakan suatu kewajiban Negara untuk memfasilitasi sesuai yang diamandenkan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yaitu ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” kemudian dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Apakah Negara sudah menyediakan fasilitas itu? Ya, jika kita bertanya tentang penyediaan fasilitas, maka itu adalah kunci bagaimana negara bisa mendistribusikan perangkat-perangkat kesehatan sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga negaranya. Sesungguhnya negara sudah menyediakan fasilitas itu, tetapi mengapa indeks kesehatan Indonesia masih dianggap rendah? salah satunya adalah karena penyebaran fasilitas yang tidak merata. Tanpa kita melihat indeks, secara kasat mata bisa kita rasakan betapa fasilitas/perangkat kesehatan di kota tersedia banyak sekali. Bentuk perwakilan fasilitas yang bisa kita lihat adalah banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium yang sangat gampang dijangkau oleh warga kota atau yang tinggal di sekitarnya.

Lalu bagaimana untuk para warga yang tinggal jauh berkilo-kilo meter dari kota atau yang hidup di balik hutan atau jauh di pegunungan? sudah menjadi pemberitaan yang biasa di media massa betapa warga-warga tersebut bahkan tenaga medis yang sedang melakukan pengabdian yang jauh dari kota akan mengabarkan cara mereka menjangkau tempat-tempat tersebut dengan usaha yang luar biasa, berjalan beratus-ratus kilometer, menyusuri sungai dengan perahu berjam-jam lamanya atau menggunakan kendaraan bermotor namun dengan berjibaku dengan kondisi jalan yang tidak bersahabat. Fasilitas kesehatan di tempat/daerah yang jauh dari kota atau dalam hal ini akan saya sebut daerah pedalaman tidaklah seperti di kota besar. Rumah sakit bahkan puskesmas,bisa dihitung jari, belum lagi jika perangkat di dalamnya kurang memadai (dokter, obat-obatan dll).

Salah satu faktor penyumbang nilai indeks kesehatan Indonesia rendah adalah karena penyebaran fasilitas yang tidak merata. Terlalu timpang perbedaan antara kota besar dan pedalaman.

Maka jika kita mengingat satu dari sembilan Program Nawacita yang digaungkan oleh era Presiden Jokowi di periode tahun 2014-2019 yang berisi Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan pantaslah jika kita berpandangan bahwa selama ini pembangunan Indonesa masih jauh dari kata “adil”. Perlu upaya besar-besaran dari pemerintah  untuk  melakukan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, atau dalam konteks ini adalah pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan demi kesehatan warga negara hingga kesejahteraan negara tercapai.

Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Pedalaman

Pemenuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah pedalaman sudah merupakan kewajiban negara. Namun tidak dapat dipungkiri ada hal-hal yang menjadi tantangan Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya di daerah Pedalaman, diantaranya:

1.  Negara kepulauan. Negara kita berlimpah ruah dengan Sumber Daya Alam, namun disisi lain, distribusi kesehatan banyak terkendala karena kondisi geografis yang mengakibatkan suatu tempat di pedalaman tidak bisa ditempuh hanya dengan jalur darat hingga diperlukan kendaraan dan jalan alternatif sehingga lebih banyak memakan waktu dalam perjalanan serta tak jarang biaya perjalanan lebih mahal daripada biaya pengobatan itu sendiri.
2.  Prasarana listrik yang tidak dapat dipasok secara 24 jam karena PLN mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari segi ekonomi padahal seperti halnya puskesmas memerlukan listrik misal untuk mempertahankan kondisi vaksin.
3.  Pendirian bangunan fasilitas kesehatan memerlukan biaya besar ditambah dengan perhitungan matang dari sisi keenomisan serta nilai kontribusi berdasar dengan indikator jumlah penduduk. Misal jika penduduk di kabupaten adalah 200.000 sementara yang dilayani hanya 1000 maka ketika melakukan pengajuan ke Dinkes untuk pendirian Puskesmas akan sulit, karena nilai kontribusinnya tidak maksimal. Belum lagi jika berbicara investasi peralatan yang mahal. Padahal peralatan di puskemas yang didirikan di daerah pedalaman haruslah lengkap dan memadai untuk menghindari adanya rujukan yang justru akan memberatkan pasien.
4. Sumber Daya Manusia juga menjadi persoalan tersendiri.  Penempatan dokter dan tenaga paramedis lain di daerah pedalaman masih kurang proporsional. Kesejahteraan dokter serta tenaga medis lain menjadi problem tahunan, apalagi jika mereka berasal dari kota besar yang ditempatkan sementara di daerah. Karena kurangnya insentif serta fasilitas yang menarik bahkan terjaminnya keamanan, membuat tenaga paramedis akan berpikir ulang jika ingin membangun masa depannya di daerah.                                                                            
5. Terhalang budaya adat masyararakat pedalaman yang masih memilih upaya pengobatan tradisional dan menolak cara-cara modern.
6. Mayoritas pendapatan masyarakat pedalaman yang rendah sehingga pemeriksaan ke puskesmas menurut mereka akan memakan banyak biaya.

 

Klinik Asiki KORINDO, Sebuah Contoh Nyata akan Komitmen Perusahaan di Sektor Kesehatan untuk Daerah Pedalaman

Mengatasi beragam tantangan pemerataan fasilitas kesehatan bukan tidak mungkin dilakukan. Perlu komitmen yang kuat serta kesabaran bertahun-tahun lamanya untuk menciptakan suatu sistem serta terus melakukan inovasi bahkan perbaikan tiada henti hingga tercipta kondisi yang ideal.

Papua, adalah salah satu daerah yang mewakili kondisi-kondisi pedalaman lain di Indonesia dengan banyak permasalahan yang cukup kompleks, diantaranya tingginya angka kematian ibu, gizi buruk serta problem kesehatan seperti malaria, HIV dan TBC.

Di tengah peliknya permasalahan kesehatan yang ada di salah satu kabupaten Papua, hadirlah klinik Asiki yang menjadi fasilitas kesehatan gratis pertama yang didirikan oleh KORINDO sebuah perusahaan dengan berbagai corebusiness. Bersama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) membangun klinik untuk mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat. Kesehatan merupakan satu dari 5 pilar program utama Corporate Social Contribution KORINDO. Komitmen KORINDO untuk tidak hanya mengikuti hukum tetapi juga untuk menciptakan dampak yang berarti di masyarakat dan lingkungan kerja, yang salah satunya adalah dengan terus menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Klinik Asiki di Boeven Digoel, Papua

(https://www.kompasiana.com/rakyatjelata/5f63269dd541df6cae5c4452/klinik-asiki-papua-upaya-korindo-meningkatkan-kualitas-kesehatan-warga?page=all#section4) 

Dua masalah utama kesehatan di Papua, Kematian ibu dan bayi serta kekurangan gizi menjadi fokus utama Klinik Asiki. Adapun tantangan yang dihadapi selain masalah geografis khas pedalaman adalah masyarakat Papua cenderung mengobati  penyakit secara tradisional dan enggan ke tenaga kesehatan.

Berbagai upaya dan inovasi dilakukan oleh klinik Asiki untuk memperbaiki kualitas kesehatan di pedalaman Papua, diantaranya :

• Klinik ini beroperasional selama 24 jam
• Penyediaan tenaga dan fasilitas medis yang lengkap bahkan setara puskesmas di kota besar hingga menjadi faktor yang menekan angka rujukan pasien
• Penyediaan tenaga dan fasilitas medis yang lengkap bahkan setara puskesmas di kota besar hingga menjadi faktor yang menekan angka rujukan pasien
• Tidak hanya mengatasi masalah utama perihal kelahiran dan kekurangan gizi namun juga penyakit-penyakit lain (Malaria, HIC, TBC dll)
• Program klinik mobile yang mana tenaga medis yang mendekat ke masyarakat sebanyak 4 – 5 kali dalam sebulan dengan tujuan melakukan pengobatan (kuratif), penyuluhan kesehatan baik ke sekolah maupun ke daerah terpencil, terluar dan perbatasan sebagai upaya tindakan promotif dan preventif dengan media radio hingga masuk ke pelosok
• Adanya Program Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)
• Pogram pemberian bingkisan perlengkapan persalinan yang berisikan baju bayi, makanan tambahan, popok dan vitamin bagi yang mau melahirkan di klinik

 

Ruang Klinik Asiki

(https://www.kompasiana.com/rakyatjelata/5f63269dd541df6cae5c4452/klinik-asiki-papua-upaya-korindo-meningkatkan-kualitas-kesehatan-warga?page=all#section4)

 

                             

Tindakan Pelayanan Medis untuk Masyarakat Papua

Sumber foto: https://www.korindo.co.id/sustainability/#sustainability-awards-and-collaboration

Berkat upaya KORINDO untuk memfasilitasi kesehatan yang baik untuk sesama, Klinik ASIKI mendapatkan penghargaan sebagai Klinik Terbaik Tingkat Nasional, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh BPJS pada bulan Agustus 2019.

KORINDO tidak hanya berhenti di klinik, namun saat ini bersama KOICA sedang mendirikan Rumah Sakit Umum yang menyediakan tingkat pelayanan kesehatan kepada sekitar 20.000 orang.

Dengan adanya Klinik Asiki merupakan sebuah pembuktian bahwasanya perbaikan kualitas kesehatan pedalaman sangat bisa dilakukan asal terbangun support system yang baik dan saling bersinergi secara positif, yang dalam contoh kasus ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan selaku investor serta perijinan dari pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana dibantu melalui pendanaan perusahaan sementara pemerintah memberikan ijin atas pembangunannya serta penjamin keamanan, tentu harus berdasar kajian dan regulasi yang berlaku.

Solusi untuk Perbaikan Kualitas Kesehatan di Pedalaman

Apa yang dilakukan oleh klinik Asiki bisa menjadi contoh bagi pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedalaman lainnya. Warga-warga yang tinggal di daerah pedalaman punya hak untuk kesehatan mereka dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Tantangan yang ada bukan berarti tanpa jalan keluar, perbaikan sekecil apapun jika dilakukan terus menerus akan membentuk perubahan yang besar. dapun masukan sebagai solusi untuk upaya perbaikan kualiatas kesehatan di Pedalaman di Indonesia adalah :

1.  Pembangunan jalan darat atau jembatan atau jalur alternatif atau kendaraan alternatif yang      dimungkinkan untuk memudahkan warga dan tenaga medis dalam melakukan perjalanan serta  memangkas waktu hingga perjalanan menjadi efektif.
2. Mobile Service sebagai bentuk pendekatan ke masyararakat untuk memenuhi tindakan kuratif, promotif dan preventif
3. Pemberian reward dan insentif yang memadai bagi paramedis yang melakukan pengabdian di daerah terpencil
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pedalaman merupakan hal dasar agar mereka memahami pentingnya kesehatan hingga tidak terjebak pada praktik kesehatan tradisional yang justru membahayakan mereka sendiri
5.  Regulasi pemerintah untuk setiap investor yang memanfaatkan kandungan tanah, air dan udara di Indonesia agar berkomitmen untuk membantu pendanaan terutama di sektor kesehatan
6. Investasi peralatan lengkap di puskesmas/klinik daerah untuk mengurangi angka rujukan
7.  Perbaikan kualitas sistem asuransi dan kartu kesehatan

Kesimpulan

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan indeks kesehatan yang cukup rendah. Kesehatan ibu hamil dan perbaikan gizi merupakan fokus utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Adapun tantangan Indonesia lainnya adalah pemerataan kualitas kesehatan terutama di pedalaman yang masih sangat memerlukan perhatian khusus. Masalah geografis, pelayanan kesehatan, pembenahan internal perangkat kesehatan merupakan hal yang harus diperbaiki terus menerus agar tercipta perubahan sistem ke arah yang lebih baik.

 

 

Daftar Pustaka

Auliani, P.A. 2019. 5 visi Jokowi untuk Indonesia. Dapat diakses di https://www.google.com/amp /s/amp.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia

CNN Indonesia. 2018. Akses Jalan, Hambatan Pelayanan Kesehatan yang Kerap Terlupa. Dapat diakses di https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180417113825-260-291354/akses-jalan-hambatan-pelayanan-kesehatan-yang-kerap-terlupa.

Katadata. 2019. Kualitas Kesehatan Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara. Dapat diakses di  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/kualitas-kesehatan-indonesia-peringkat-empat-di-asia-tenggara.

Kemenkes. 2018. Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju dan Sehat. Dapat diakses di https://www.kemkes.go.id/article/view/18102600003/membangun-manusia-indonesia-menuju-negara-maju-dan-sehat.html.

Kemenkes. 2019. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat membaik dalam 5 tahun. Dapat diakses di https://www.kemkes.go.id/article/view/19071700001/indeks-pembangunan-kesehatan-masyarakat-membaik-dalam-5-tahun.html.

Kompas. 2019. Pidato lengkap visi Indonesia Jokowi. Dapat diakses di https://nasional.kompas.com/read/ 2019/07/15/06204541/pidato-lengkap-visi-indonesia-jokowi?page=all#page2.

Mufidayati, K. 2019. Apa yang Menjadi Tantangan Kualitas Kesehatan di Indonesia?. Dapat diakses di https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kmufidayati/5dcc2566d541df68dd3f47a2/tantangan-kualitas-kesehatan-di-hari-kesehatan-nasional.

Patrianef. 2016. Yang Terjadi Ketika Sarana & Prasarana Kesehatan di Pelosok Tidak Terpenuhi. Dapat diakses di https://www.kompasiana.com/patrianef/57577034ef9273140e9b93eb/yang-terjadi-ketika-sarana-prasarana-kesehatan-di-pelosok-tidak-terpenuhi?page=all.

Suharmiati, Handayani, L., Kristiana, L. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DI KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar). Dapat diakses di https://media.neliti.com/media/publications/ 21346-ID-faktor-faktor-yang-memengaruhi- keterjangkauan-pelayanan-kesehatan-di-puskesmas-d.pdf.

Tirto. 2017. Indeks kesehatan Indonesia masih sangat rendah. Dapat diakses di https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn.

Tri Fadhilah Hudayah Rasjidi. 2019. Kualitas kesehatan baik negara sejahtera. Dapat diakses di https://writing-contest.bisnis.com/read/20191201/557/1177004/kualitas-kesehatan-baik-negara-sejahtera.

Wikipedia. 2020. Nawa Cita. Dapat diakses di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita.